ANGGARAN DASAR I I I

ANGGARAN DASAR (AD) 

INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE (III) 

MUKADIMAH 

Dunia terus berubah dalam berbagai dimensi dan sistemnya. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan strategi Indonesia. Indonesia tidak bisa melepaskan diri secara total dari berbagai perubahan tersebut, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia Internasional (world society) dan bagian dari komunitas yang terbawa arus globalisasi. Dalam konteks demikian, terdapat dua pilihan bagi Indonesia, yaitu berubah mengikuti kehendak dunia Internasional atau bertahan dan menolak arus perubahan dunia. Jalan tengah yang terbaik adalah mengikuti sebagian, khususnya dalam konteks untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dilain sisi menolak sebagian, khususnya dalam konteks yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam perkembangan dewasa ini. Trend perkembangan dunia bertumpu pada dinamika ekonomi. Kekuatan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh kekuatan jaringan Informasi.

Dalam konteks sebagaimana tertuang dalam paragraph satu dan paragraph dua. Diperlukan kehadiran satu perkumpulan profesional yang mampu membangun jaringan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menyediakan kebutuhan pengembangan usaha dari pelaku usaha. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pelaku usaha. Menjembatani hubungan birokrasi dengan pelaku usaha. Membangun sarana komunikasi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga terbangun iklim usaha yang aman dari premanisme dunia usaha dan gangguan lainnya. Memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum dan sosial, serta hal-hal positif lainnya yang diperlukan oleh pelaku usaha maupun birokrasi negara. Dengan pemikiran demikian, dibentuklah suatu perkumpulan profesional bernama Indonesia Intelligence Instute.

( I.I.I ).

Indonesia Intelligence Instute (III) adalah perkumpulan profesional yang perspektifnya dasarnya adalah jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi. Pada awal pembentukannya di bangun dengan status perkumpulan profesional. Jika perkumpulan profesional ini dapat memberi manfaat yang signifikan bagi perkumpulan professional secara internal, bagi dunia usaha maupun bagi birokrasi negara, maka akan di tingkatkan menjadi suatu badan usaha berbadan hukum dalam bentuk CV atau PT tanpa merubah Anggaran Dasar (AD) maupun Akta Notaris pendirian perkumpulan profesional.

Dengan memperhatikan:

1.Pasal

1 .Staatsblad 1870 No.64 (berdasarkan keputusan raja tanggal 28 Maret
1870)

2.Staatsblad 1933 Nomor 84 Pasal 11 Point 8.

3.Staatsblad1939 Nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (Inlandsche
Vereniging) junto Staatsblad 1942 Nomor 13 dan 14.

4.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

6.Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 239 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Disusun Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, LOGO DAN PATAKA 

Pasal 1
Nama Perkumpulan Profesional dan Pendirinya

.1)  Perkumpulan profesional ini, di beri nama Indonesia Intelligence Instute (III), didirikan pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional.

.2)  Dewan Pendiri perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III):

a.Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.

b.Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno.

c.Dr (C) F. Fadillah.

d.Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

e.Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

f.Drs.Budiman

3)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Indonesia Intelligence Instute (III)

     selesai di susun pada tanggal 1 Desember 2017.

  Pasal 2
Logo Perkumpulan Profesional 

.1)  Bentuk logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) adalah sebagaimana tertuang pada awal halaman Anggaran Dasar (AD) maupun awal halaman Angaran Rumah Tangga (ART).

.2)  Ukuran logo bervariasi dan menyesuaikan kebutuhan perkumpulan profesional, seperti untuk kop surat, untuk map, untuk baliho, untuk pataka, untuk pin dan sebagainya.

.3)  Gambar Logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) adalah:

.4)  Makna dari logo / lambang perkumpulan profesional tersebut:

a.Gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Instute (III) hanya berasaskan Pancasila.

(Catatan: (1) Garuda Pancasila adalah Lambang Negara; (2) Penggunaan gambar garuda pancasila oleh masyarakat Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02 Januari 2013 atas perkara konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 tanggal 9 Januari 2011, mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

b.Tiga Bintang diatas kepala gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Instute (III):

.(1)  Menjaga keseimbangan tiga pilar substansi hukum Indonesia, yaitu
kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

.(2)  Menjunjung tinggi semangat penegakan Hak Asasi Manusia, dengan penghormatan terhadap tiga dimensi HAM, yaitu fisik,
psikis maupun toleransi dalam interaksi.

 (3) Menserasikan tiga pilar keberlangsungan dinamika kehidupan masyarakat yaitu,

 keamanan, keselamatan dan kesejahteraan.

c. Bola dunia adalah suatu benda langit yang selalu bergerak pada porosnya. Bola dunia tersebut berada di belakang gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa kita berada dalam proses dinamis. Karena itu perlu langkah langkah yang tepat berlandaskan Pancasila dalam menghadapi dinamika dunia yang terjadi.

d.Kalimat “Lead Investigation Group” berada diatas kalimat “Indonesia Intelligence Instute (III)” memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Instute (III)  merupakan bagian dari suatu asosiasi komunitas yang tidak berbadan hukum bernama Lead Investigation Group. Dalam Lead Investigation Group terdapat organisasi lainnya yang masing-masing memiliki status badan hukum mandiri, yaitu Dhipa Adista Justicia (bergerak di bidang hukum); PT. Dhipa Adista Nusantara; dan PT. Buana Investigasi Nusantara (bergerak di bidang jurnalistik, percetakan dan jasa umum); dan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III).

e.Bentuk lingkaran memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Instute (III), bergerak dalam suatu siklus yang terus berputar secara dinamis.

4) Logo tersebut dipergunakan dalam berbagai administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III).

Pasal 3
Pataka (Bendera) Perkumpulan Profesional 

.1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) mempunyai Pataka / Bendera dengan bentuk persegi empat dengan lebar satu meter dan panjang satu meter.

.2)  Pataka/bendera berbahan dasar kain berwarna hitam dengan logo/lambang Indonesia Intelligence Instute (III) berada tepat di tengah pataka/bendera, baik secara diagonal maupun dalam dimensi kubus.


BAB II
VISI DAN MISI PERKUMPULAN PROFESIONAL 

Pasal 4
Visi (Tujuan) Perkumpulan profesional

.1)  Berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

.2)  Memperkuat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas komponen perekonomian Indonesia. Sehingga mendukung proses pembangunan Indonesia dalam menuju masyarakat adil makmur sejahtera.

4

.3)  Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari para pelaku usaha Indonesia, melalui penerapan prinsif- prinsif intelijen, sehingga berkembang peluang usaha dan daya saing pelaku usaha Indonesia di dunia Internasional.

      4)  Menghimpun berbagai potensi nasional yang ada, untuk mengupayakan kesejahteraan bersama,

            dan mendukung pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Pasal 5
Misi (Operasional Visi) Perkumpulan Profesional

.1)  Operasional dari visi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III)

                  merupakan misi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III).

.2)  Misi dari perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan dan usaha perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III)

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU 


Pasal 6

   Tempat Kedudukan

.1)  Guna kepentingan sentralisasi management, sekeligus untuk memudahkan pengawasan oleh negara, sehingga perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) berkedudukan di Jakarta, dengan alamat sekretariat di Ruko Permata Taman Palem Blok D6 No. 29 Jakarta.

.2)  Tempat kedudukan lainnya, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 7 Wilayah Kerja

.1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) mempunyai wilayah kerja pada seluruh wilayah teritori Indonesia.

.2)  Wilayah dibagi setingkat dengan tingkatan lembaga negara, sebagai berikut :

a.Tingkat Nasional setingkat dengan tingkatan Lembaga Pusat

b.Tingkat Propinsi setingkat dengan tingkatan Lembaga Daerah

c.Tingkat Kabupaten / Kotamadya setingkat dengan tingkatan Lembaga
Distrik

d.Tingkat Kecamatan setingkat dengan Lembaga Sektor

5

               3)  Secara vertical, dari lembaga pusat ke lembaga daerah dan lembaga distrik terjalin hubungan

                     hierarkis organisatoris, tetapi secara personal tidak ada bawahan dan atasan.

.4)  Secara horizontal, antara lembaga di bawah lembaga pusat yang memiliki tingkatan seimbang

                    terjalin hubungan yang bersifat administrasi, informatif dan data.

Pasal 8 

Waktu

Masa berlaku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) tidak terbatas, dan atau tidak ditentukan batas waktunya, dan atau sesuai dengan terdaftarnya perkumpulan profesional Indonesia Intelligence  Agency (IIA) di kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia, dan atau departemen dalam negeri Republik Indonesia

BAB IV
BENTUK, ASAS DAN SIFAT PERKUMPULAN PROFESIONAL 

Pasal 9
Bentuk Perkumpulan Profesional 

Indonesia Intelligence  Agency (IIA) ini berbentuk suatu lembaga untuk pengabdian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang bisnis, sekaligus sebagai perkumpulan profesional dibidang jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.

Pasal 10
Asas Perkumpulan Profesional 

Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) berasaskan Pancasila dan mempedomani Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 11
Sifat Perkumpulan Profesional 

.1)  Independen dan berjiwa kebangsaan, serta berwawasan Nasional.

.2)  Non-politik dan semata-mata melaksanakan kegiatan jasa dan pengabdian di
bidang sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.

.3)  Dinamis, di mana perkumpulan ini berperan dalam konteks sosial kemasyarakatan
(bersifat nirlaba), disamping itu bergerak juga dalam konteks provit di bidang usaha barang dan atau jasa, di bidang yang terkait dengan pendidikan, hukum dan ekonomi.

.4)  Forcesight atau melihat kedepan, sehingga beberapa perkembangan aktifitas perkumpulan akan terjadi mengikuti dan atau mengantisipasi perkembangan jaman. konteks Forcesight atau melihat kedepan akan tertuang dalam perubahan- perubahan yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan perubahannya.

6

BAB V 

PERAN DAN FUNGSI 

Pasal 12
Peran Perkumpulan Profesional 

.1)  Meningkatkan kemampuan pelaku usaha Indonesia, melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

.2)  Pengembangan kemampuan sumber daya manusia pengusaha Indonesia ditempuh melalui proses pendidikan, pelatihan intelijen yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis.

.3)  Memberikan jasa professional yang terkait dengan kemampuan dan pengetahuan intelijen untuk peningkatan bisnis pelaku usaha Indonesia.

.4)  Melakukan analisis intelijen terhadap berbagai aspek bisnis di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pelaku bisnis Indonesia.

Pasal 13
Fungsi Perkumpulan Profesional

.1)  Membentuk jiwa dan pola pikir para pelaku usaha di Indonesia, sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, berjiwa patriot, berwawasan nasional sesuai dengan semangat Pancasila.

.2)  Membangun jaringan intelijen bisnis nasional, yang juga berperan dalam mendukung sistem keamanan dan pertahanan Indonesia.

.3)  Menjadi jembatan komunikasi antara birokrasi dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi Indonesia.

BAB VI
MANAGEMENT PERKUMPULAN PROFESIONAL 


Pasal 14
Pengurus Perkumpulan Profesional

.1)  Pengurus perkumpulan profesional bersumber dari anggota.

.2)  Pengurus perkumpulan profesional berada dalam jabatan-jabatan yang tersedia
pada perkumpulan profesional, yaitu:

a.Ketua Umum

b.Ketua Harian

c.Sekretaris Jenderal

d.Kakorwasum / Inspektorat

e.Sekretaris

    f.Bendahara
g. Direktur    I (Bidang strategi dan manajemen bisnis)
h. Direktur   II (Bidang investigasi bisnis dan konsultan bisnis)
i. Direktur  III (Bidang detektif swasta)
j. Direktur  IV (Bidang pelatihan dan pembinaan kemampuan)

            k.   Direktur      V (Bidang/ konsultan keselamatan dan keamanan bisnis)

            l.    Direktur    VI  (Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan)

            m.  Direktur   VII  (Bidang Investigator)

            n.   Direktur  VIII  (Bidang humas dan penerbitan)

o.Direktur (Bidang Olah Raga dan Sosial )

3) Jabatan-jabatan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan perkumpulan

profesional.

4) Perwakilan dewan pengurus perkumpulan profesional Indonesia Intelligence

 Agency (IIA) di tingkat propinsi dan jajarannya, dapat menyesuaikan perkumpulan profesional tingkat pusat dengan pengurangan atau penambahan struktur yang memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 15
Perkumpulan Profesional Di Tingkat Propinsi Dan Jajarannya 

.1)  Pada dasarnya Indonesia Intelligence  Agency (IIA) adalah perkumpulan profesional yang mengedepankan kesetaraan sehingga tidak ada istilah pusat, cabang atau ranting.

.2)  Indonesia Intelligence  Agency (IIA) di kewilayahan adalah perwakilan Indonesia Intelligence  Agency (IIA) di tingkat pusat yang berdomisili di ibu kota negara.

.3)  Mengingat adanya kondisi geografi, demografi, sumber daya alam dan otonomi daerah yang khas di Indonesia, maka perlu penyesuaian perkumpulan profesional.

.4)  Penyesuaian perkumpulan profesional dilakukan terhadap tingkatan lembaga
negara, dengan penyebutan:

a.Perkumpulan profesional di tingkat Propinsi disebut “Indonesia
Intelligence  Agency (IIA) propinsi + nama Propinsi”, yang melingkupi perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan.

b.Jika perkumpulan profesional di tingkat propinsi dapat mengcover operasional satu propinsi, maka perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.

c.Perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya disebut “Indonesia Intelligence Instute (III) kabupaten / kotamadya + nama kabupaten / kotamadya” membawahi perkumpulan profesional di tingkat kecamatan.

d.Jika perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dapat mengcover operasional satu kabupaten / kotamadya, maka perkumpulan profesional di tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.

e.Perkumpulan profesional di tingkat kecamatan disebut “Indonesia Intelligence Instute (III) kecamatan + nama kecamatan” merupakan perkumpulan profesional terkecil.

.5)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) di tingkat propinsi berkoordinasi dengan perkumpulan profesional pusat melalui Sekretaris Jenderal (Korwasum).

8

BAB VII
KEKAYAAN, SUMBER KEUANGAN DAN TAHUN BUKU 

Pasal 16
Kekayaan Perkumpulan Profesional 

.1)  Kekayaan perkumpulan profesional dipisahkan dari kekayaan pribadi.

.2)  Uang, barang (materiel dan immaterial) yang dimanfaatkan dalam kelangsungan
hidup perkumpulan profesional maupun operasional perkumpulan profesional.

.3)  Keuntungan dari hasil kegiatan atas nama Indonesia Intelligence Instute (III) yang telah

 dipisahkan dari belanja operasional/kegiatan, belanja administrasi, belanja barang dan atau

logistik,dan belanja pegawai (honorarium kegiatan).

Pasal 17
Sumber Keuangan Perkumpulan Profesional

.1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence  Agency (IIA) TIDAK menerapkan ketentuan mengenai sistem uang pangkal keanggotaan maupun uang iuran keanggotaan.

.2)  Keuangan milik perkumpulan profesional Indonesia Intelligence  Instute (III)  diperoleh dari :

a.Sumbangan dalam bentuk apapun, baik dari internal (anggota) perkumpulan profesional maupun dari ekternal perkumpulan profesional. Termasuk sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang sah dan tidak mengikat.

b.Penerimaan-penerimaan lainnya yang bersumber dari kegiatan yang sah (barang dan atau jasa) dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

c.Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pelimpahan pekerjaan dari perkumpulan profesional.

d.Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan identitas perkumpulan profesional.

.3)  Pengaturan dan penggunaan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Dana yang diterima oleh Indonesia Intelligence Instute (III), masuk
ke dalam rekening atas nama Indonesia Intelligence Instute (III).
b. Penggunaan dana yang masuk ke dalam rekening Indonesia Intelligence Instute (III),

 ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri.

Pasal 18
Tahun Buku Perkumpulan Profesional
1.Tahun buku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) adalah satu tahun  kalender Masehi.

9

2)  Tahun buku di mulai pada tanggal satu Januari tahun berjalan, dan tutup buku pada tanggal tiga

 puluh satu Desember tahun berjalan.

3)  Tahun buku terkait dengan pengelolaan anggaran. Karena itu, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan

         sesudah tutup buku tahun anggaran atau pada tahun anggaran baru, pengurus memberikan

         pertanggungjawaban dalam musyawarah atau rapat perkumpulan profesional.

BAB VIII
KEGIATAN DAN USAHA PERKUMPULAN PROFESIONAL 


Pasal 19
Kegiatan Perkumpulan Profesional

.1)  Melakukan kerjasama yang dituangkan dalam MOU (memory of understanding) dengan

berbagai pihak (birokrasi maupun swasta) yang memiliki peran dalam pengembangan dunia

usaha (bisnis) di Indonesia.

.2)   Melakukan penelitian dan analisis mengenai berbagai aspek dunia usaha di Indonesia.

.3)   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam dunia usaha, yang dipadukan

dengan pengetahuan dan kemampuan intelijen.

.4)  Membantu birokrasi pemerintah republik Indonesia dalam mengembangkan jaringan intelijen

di kalangan pelaku usaha Indonesia.

Pasal 20
Usaha Perkumpulan Profesional

.1)  Melaksanakan pelatihan intelijen Bisnis.

.2)  Menyediakan jasa penyelidikan pengembangan usaha (bussines investigation)

.3)  Menyediakan jasa detektif swasta (private detectif)

.4)  Menyediakan jasa audit untuk bussines security and safety.

.5)  Menerbitkan majalah bulanan Indonesia Intelligence Instute (III), dengan
materi yang terkait dengan bisnis Indonesia dalam perspektif Intelijen.

.6)  Hal-hal lainnya yang terkait dengan bisnis dan intelijen.

BAB IX KEANGGOTAAN 


Pasal 21
Status Keanggotaan Perkumpulan Profesional

.1)  Dewan pendiri perkumpulan profesional

.2)  Dewan pengurus Perkumpulan profesional

.3)  Anggota tetap

.4)  Anggota biasa

.5)  Anggota luar Biasa

.6)  Anggota kehormatan

10

BAB X 

MUSYAWARAH DAN RAPAT 

Pasal 22

 Musyawarah dan Rapat 

.1)  Indonesia Intelligence  Agency (IIA) dalam status perkumpulan profesional menggunakan

terminologi musyawarah.

a.Musyawarah rutin:

.(1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

.(2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.

b.Musyawarah luar biasa:

.(1)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dalam hal
pengembangan kegiatan dan usaha perkumpulan professional

.(2)  Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahan perkumpulan profesional, atau pembubaran
perkumpulan profesional.

c.Mekanisme dan manajemen musyawarah di tentukan oleh sekretaris
perkumpulan profesional dengan memperhatikan anggaran dasar dan
kewajaran pelaksanaan musyawarah.

.2)  Indonesia Intelligence Instute (III) jika mengalami transformasi badan hukum menjadi

                  CV atau PT menggunakan terminologi rapat.

a.Rapat rutin:

.(1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

.(2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang saham dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.

b.Rapat luar biasa:

.(1)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang
saham dalam hal pengembangan kegiatan dan usaha perkumpulan
profesional

.(2)  Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional
dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahan perkumpulan profesional, atau pembubaran perkumpulan profesional.

c.Mekanisme dan manajemen rapat di tentukan sekretaris perkumpulan profesional dengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajaran pelaksanaan rapat.

11

BAB XI
PERIHAL ANGGARAN DASAR (AD), ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART), 

DAN DINAMIKA PERKUMPULAN PROFESIONAL 

Pasal 23
Perihal Anggaran Dasar 

.1)  Anggaran Dasar (AD) tidak berubah, tetapi dapat disempurnakan dan atau di amandemen

                  sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkumpulan profesional.

.2)  Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan oleh Dewan Pendiri dan atau Dewan

                  Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri.

.3)  Jika Dewan Pendiri tidak ada lagi, maka Dewan Pengurus berhak melakukan penyempurnaan

                  Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan ayat ke 4 pasal 35 ini.

.4)  Penyempurnaan Anggaran Dasar oleh Dewan Pengurus, dianggap sah jika disertai dengan

                  kajian akademis dan disetujui oleh 50 % + 1 dari anggota yang hadir dalam rapat musyawarah

                  penyempurnaan Anggaran Dasar.

Pasal 24
Perihal Anggaran Rumah Tangga

.1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan kebutuhan

                  perkembangan perkumpulan profesional.

.2)  Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh

                  bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).

.3)  Perubahan anggaran rumah tangga (ART) dilakukan pada saat musyawarah dan rapat rapat

                  istimewa perkumpulan profesional

.4)  Anggaran Rumah Tangga (ART) mengatur berbagai hal yang tidak diatur didalam Anggaran

                  Dasar (AD)

.5)  Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian dan pelaksanaan Anggaran Dasar.

.6)  Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dilaporkan kepada instansi

                  pemerintah yang berwenang.

Pasal 25
Dinamika Perkumpulan Profesional

.1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) dapat melakukan berbagai kegiatan nirlaba maupun provit tanpa merubah Anggaran Dasar dan Akta Notaris pendirian.

.2)  Perubahan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal tentang perihal Anggaran Dasar dan pasal tentang perihal Anggaran Rumah Tangga.

.3)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Instute (III) dapat di bubarkan berdasarkan:

       a .  Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ormas yang berlaku.

12

b.Kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional yang masih aktif setelah melakukan analisis dan evaluasi atas perkembangan perkumpulan profesional

c.Ditemukannya bukti yang cukup, bahwa perkumpulan profesional telah dimanfaatkan secara negatif sehingga memenuhi unsur pidana.

d.Perkumpulan profesional bertentangan dengan hukum yang berlaku.

e.Perkumpulan profesional dinyatakan pailit (jika sudah berbadan hukum CV atau PT). Dalam hal pailit, tanggungjawab berada pada Dewan
Pengurus.

f.Pembubaran perkumpulan profesional dilaporkan kepada instansi
pemerintah yang berwenang.

BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 26 

Penutup

.1)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan profesional

                  Indonesia Intelligence Instute (III) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

                  satu sama lainnya.

.2)  Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan diatur dalam Anggaran Rumah

                  Tangga (ART).

.3)  Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Akta Notaris menggunakan nama

                   Dewan Pendiri. Dalam Administrasi selanjutnya menggunakan identitas Dewan Pengurus.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2017

Indonesia Intelligence Instute (III)

Dewan Pendiri

   Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.

Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno. .

  Dr (C) F, Fadillah

 Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

   Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

Bagikan berita ini untuk teman kamuShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn