ANGGARAN RUMAH TANGGA -C.I.I.I

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE (I.I.I)

BAB I UMUM

Pasal 1

Kedudukan Anggaran Rumah Tangga (ART)

1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

2)  Hal-hal yang telah jelas dalam Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I), tidak diatur lagi dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Institute (I.I.I)

.

3)  Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Agency (IIA), maupun dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I), akan di atur sesuai kompetensinya, antara lain dalam:

a)  Addendum Anggaran Rumah Tangga (ART)

b)  Peraturan perkumpulan profesional sejauh menyangkut kepentingan

     internal perkumpulan profesional

c)  MOU (Memory of Undestanding) dalam hal adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah

     atau instansi swasta lainnya.

.d) Rencana Program Kerja (Renproja) dalam kegiatan khusus, terkait MOU dan atau kegiatan

     secara umum.

.e) Dokumen lain yang dianggap perlu dan penting untuk melengkapi administrasi pendukung

     operasional Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan

     profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

1

BAB II
MANAGEMENT PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 2

Dewan Pendiri

Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.

Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno.

Dr (C) F. Fadillah.

Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

Budiman.,S.E.,S.H.,M.M

Anggota Luar Biasa, atas nama:

.(1)  Laksma TNI (P) Bambang Susanto, S.H., M.H.

.(2)  Laksda TNI (P) Dr A Yani Antariksa, S.H., M.H.

c.Anggota Kehormatan, atas nama: (1) (Belum ada)

Pasal 3

Dewan Pengurus Perkumpulan Profesional

1) Berdasarkan kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute(I.I.I), di tunjuk Dewan Pengurus perkumpulan profesional untuk pertama kali, sebagai berikut:

 Ketua Pembina : Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno.SH

Ketua Penasehat : Laksda TNI (P) Ir.Agus Kowo Budi Utomo.SH

Ketua Umum : Brigadir Jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno

Ketua Harian : Brigadir Jenderal Polisi (P) Drs. Robinsar Damanik.

Sekretaris Jenderal : Dr.Firman Fadillah.,S.H.,M.H

Bendahara Umum : Nicho Hezron.,S.H.,M.B.A

 Pengawas I / Inspektorat :Poltak Hutadjulu.,SH.,MBA.,MH

Pengawas II / Inspektorat : Budiman.,S.E.,S.H.,M.M

Direktur I (Bidang strategi dan manajemen bisnis) :

Direktur II (Bidang investigasi bisnis dan konsultan bisnis) : S Stanley Sumampow

Direktur III (Bidang detektif swasta): Brigjen Pol (P) Drs. Setiyadi, P.L., M.H.

Direktur IV(Bidang pelatihan dan pembinaan kemampuan):

Direktur V(Bid /konsultan keselamatan dan keamanan bisnis ):Roger Paulus Silalahi, S.Sos

Direktur VI (Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan) : Budiman, S.E., S.H., M.M.

Direktur VII (Bidang Investigator) : Tzerus Sukendaryoto, S.E.,S.H.

Direktur VIII (Bidang humas dan penerbitan) : Dzaka Ashriel Faris, S.Sos

Direktur IX( Pembinaan Anggota I  ) : David wijaya.,SE.,SH

Sekretaris kegiatan  I :Dian Wira Pratama, S.H.

Sekretaris kegiatan II :  Fellicya Lawtania.SE

2

Pasal 4
Job Description Para Manager utama

Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal dan Kakorwasum/Inspektorat berkoordinasi dalam melaksanakan tugas managerial untuk perkumpulan.

Pasal 5
Job Description Sekretaris

Sekretaris perkumpulan, melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi perkumpulan dan tugas kesekretariatan lainnya.

Pasal 6
Job Description Bendahara

Bendahara Umum, melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan keuangan perkumpulan dan tugas kebendaharaan lainnya.

Pasal 7
Job Description Direktorat I Bidang Strategi Dan Manajemen Bisnis

.1)  Menyediakan jasa konsultasi tentang manajemen masalah-masalah perusahaan.

.2)  Menyediakan jasa konsultasi saham

.3)  Menyediakan jasa penyusunan strategi pemecahan masalah manajemen perusahaan.

.4)  Analisis terhadap merger, akuisisi dan pembubaran perusahaan.

.5)  Hal-hal lainnya terkait dengan strategi dan manajemen usaha, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

.6)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna
pemecahan masalah secara holistic.

.7)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job
description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

Pasal 8
Job Description Direktorat II Bidang Investigasi Bisnis Dan Konsultan Bisnis

  1. Menyediakan jasa konsultasi untuk usaha maupun pengembangan usaha di Indonesia.

3

.2)  Menyediakan jasa analisis usaha yang menyesuaikan modal tersedia.

.3) Memberikan jasa konsultasi masalah sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi yang dihadapi, dan atau akan dihadapi oleh suatu perusahaan klien.

.4)  Menyediakan jasa untuk audit terhadap kesehatan perusahaan (due diligent).

.5)  jasa untuk penyelidikan mengenai prospeks pengembangan usaha suatu perusahaan klien.

.6) jasa untuk penyelidikan mengenai prospeks pembukaan perusahaan, pabrik, dan atau cabang perusahaan /pabrik, dan lainnya, menyangkut, tetapi tidak terbatas pada masalah:

a.Infrastruktur dan suprastruktur pendukung usaha pada lokasi target.

b.Ketersediaan bahan baku produksi pada lokasi target.

c.Transportasi, logistik dan akomodasi pada lokasi target.

d.Penerimaan dan atau atau penolakan pada lokasi target.

e.Social engineering / negosiator / penggalangan pada lokasi target.

.7)  Konsultan import.

.8)  Konsultan pajak.

.9)  Hal-hal lainnya terkait dengan investigasi bisnis dan konsultan bisnis, yang dapat
berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

.10) Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna
pemecahan masalah secara holistic.

.11) Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job
description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

Pasal 9
Job Description Direktorat III Bidang Detektif Swasta

.1)  Menyediakan jasa penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti materil dan atau formil terhadap suatu perkara personal (pidana dan atau perdata), dengan ketentuan:

a.Hasil penyelidikan diberikan kepada klien, dan tindakan selanjutnya
(untuk dipergunakan dalam proses hukum) adalah keputusan klien pribadi.

b.Detektif swasta tidak berurusan dengan aparat penegak hukum.

c.Detektif swasta tidak dilibatkan dalam proses penegakan hukum.

d.Detektif swasta tidak masuk kedalam lingkup wewenang aparat penegak hukum.

.2)  Menyediakan jasa penyelidikan untuk kepentingan perusahaan.

.3)  Hal-hal lainnya terkait dengan detektif swasta, yang dapat berkembang sesuai
dengan perkembangan situasi dan kondisi.

.4)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna
pemecahan masalah secara holistic.

.5)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job
description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang diproses.

.6)  Hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan personal, dan tidak bertentangan
dengan hukum yang berlaku. Seperti operasi intelijen untuk meningkatkan pamor

4

dan atau popularitas tokoh politik, artis/aktor bidang entertainment dan lain sebagainya.
7) Membangun jaringan detektif swasta secara nasional.

Pasal 10
Job Description Direktorat IV Bidang Pelatihan Dan Pembinaan Kemampuan

  1. Melaksanakan pelatihan intelijen bisnis (Bussiness Intelijen) dan berbagai bentuk pelatihan

     yang terkait dengan ekonomi.

2)  Hal-hal lainnya terkait dengan pelatihan dan pembinaan kemampuan pelaku usaha Indonesia,

     yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

3) Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna pemecahan

    masalah secara holistic.

4) Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job description secara

    umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

Pasal 11
Job Description Direktorat V Bidang Keselamatan Dan Keamanan Bisnis / Konsultan Keselamatan Dan Keamanan Bisnis

1)  Menyediakan jasa audit keselamatan dan keamanan perusahaan klien.

2)  Menyediakan jasa maintenance sistem keselamatan dan keamanan perusahaan.

3)  Menyediakan jasa konsultasi sistem keselamatan dan keamanan perusahaan.

4) Menyediakan jasa safety and security guard bagi perusahaan maupun personal (bodyguard).

5)  Memberikan jasa pengadaan sistem keselamatan dan keamanan perusahaan maupun personal.

6)  Hal-hal lainnya terkait dengan keselamatan dan keamanan bisnis / konsultan keselamatan dan

     keamanan bisnis, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

7)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna

     pemecahan masalah secara holistic.

8)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job description secara

     umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

Pasal 12
Job Description Direktorat VI Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan

1)  Melakukan analisis terhadap perkembangan perkumpulan.

2) Memberikan saran terhadap direktorat lainnya untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik

     guna kepentingan perkumpulan.

3)  Menilai kualitas personal dari kader perkumpulan (lihat pasal tentang pengkaderan anggota),

     meliputi:

5

a.Mental ideologi

b.Prestasi

c.Kepemimpinan

d.Kemampuan berdiri sendiri

e.Kemampuan pengembangan diri

Pasal 13
Job Description Direktorat VII Bidang Investigator

  1.  Mengembangkan jaringan investigator perkumpulan Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

      secara nasional.

2)  Tiap propinsi di Indonesia diharapkan terdapat satu agent investigator, yang di koordinir oleh

     Direktur Bidang Investigator.

3)  Menghimpun data-data yang terkait dengan kepentingan perkumpulan Indonesia Institute (I.I.I)

Baik secara regional maupun secara nasional.

Pasal 14
Job Description Direktorat VIII Bidang humas dan penerbitan

.1)  Menerbitkan bulletin dan atau journal berbahasa Indonesia, mengenai intelijen bisnis,

          mengenai bisnis dalam perspektif intelijen, hasil penelitian intelijen mengenai dunia

          usaha, dan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan strategi dunia usaha di

          Indonesia.

.2) Hal-hal lainnya terkait dengan humas dan penerbitan, yang dapat berkembang sesuai

          dengan perkembangan situasi dan kondisi.

.3)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna

          pemecahan masalah secara holistic.

.4)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

Pasal 15

Tempat Kedudukan

Disamping adanya sekretariat utama. Untuk kepentingan operasional kegiatan oleh masing-masing direktur dan atau perkumpulan di tingkat propinsi dan jajarannya, dapat digunakan berbagai bangunan pada alamat tertentu dengan mencantumkan alamat sekretariat utama.

6

BAB III

PERIHAL PENGURUS

Pasal 16

Periode Kepengurusan

1)Periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus perkumpulan profesional Indonesia

  Intelligence Institute (I.I.I) adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat di pilih kembali melalui

  musyawarah dan atau rapat perkumpulan profesional.

2)Anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat di berhentikan, jika melakukan perbuatan

   yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan atau alasan lain yang bertentangan dengan

   perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

Pasal 17

 Hak Pengurus

1)Ketua umum dan atau sekretaris jenderal mewakili Dewan Pengurus, memiliki hak melakukan

   langkah-langkah dan kebijakan dalam urusan perkumpulan profesional.

2)Ketua umum dan atau sekretaris jenderal dapat melimpahkan wewenang kepada anggota

   pengurus lainnya, untuk mengurus kepentingan perkumpulan profesional.

3)Ketua umum dan atau sekretaris jenderal, berhak menjalin kerjasama dengan pihak lainnya,

   dalam batasan-batasan yang memiliki hubungan dengan perkumpulan profesional.

4)Hak pengurus tidak tak terbatas dalam penggunaan perkumpulan profesional

   Indonesia Intelligence Agency (IIA), tetapi ada pembatasan. Pembatasan dimaksud adalah:

  1.   Dilarang meminjamkan atau meminjam dana / uang atas nama perkumpulan profesional

        Indonesia Intelligence Institute (I.I.I);

b.     Dilarang membeli, menjual, menggadaikan, melepaskan hak atas kekayaan perkumpulan

        profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I);

c.     Dilarang memberati perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

        sebagai penanggung dan atau penjamin;

d.     Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk

        apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas nama

        perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I);

e.     Dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik, atas nama perkumpulan profesional

        Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

5) Surat-surat keluar yang penting di tanda tangani sekretaris jenderal dan atau ketua.

6) Surat-surat mengenai penerimaan dan pengeluaran uang perkumpulan profesional

     Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

7) Surat-surat yang bersifat umum, dapat ditandatangani oleh sekretaris atas nama ketua.

7

Pasal 18

Kewajiban Pengurus

  1. Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam

     Anggaran Dasar ini, serta melakukan upaya terwujudnya dan tujuan perkumpulan profesional

     Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

2) Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah tangga lembaga peraturan-

     peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-

     peraturan yang dianggap perlu bagi lembaga dengan ketentuan tidak bertentangan dengan

     Anggaran Dasar.

3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah

     memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri.

BAB IV

 PERIHAL ANGGOTA

Pasal 19

Sifat keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) bersifat sukarela dan terbuka untuk warganegara Republik Indonesia, dan tertutup bagi warganegara asing

Pasal 20

 Syarat Keanggotaan

1)  Warga negara Indonesia yang sudah dewasa, dengan kriteria berusia 18 tahun keatas.

2)  Menerima asas perkumpulan profesional, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

3)  Sanggup ikut dalam setiap usaha-usaha dan kegiatan yang dilaksanakan perkumpulan

     profesional.

4)  Menyatakan diri untuk menjadi anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence

     Agency (IIA) yang dituangkan dalam kertas pernyataan bermaterai.

5)  Melalui proses penelitian dan penyaringan Dewan Pengurus dan atau

     pertimbangan Dewan Pendiri, dan atau proses pengkaderan anggota.

6) Anggota yang menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan di perioritaskan

     seorang sarjana (minimal S-1) dan telah ikut proses pengkaderan yang dilaksanakan

     oleh Direktorat IV Bidang Pelatihan Dan Pembinaan Kemampuan.

7)  Ketentuan mengenai proses pengkaderan tidak berlaku bagi Dewan Pengurus perkumpulan

     profesional untuk pertama kali (lihat pasal 3).

8

Pasal 21

Pengkaderan Anggota

Kader perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Agency (IIA) dipertimbangkan berdasarkan kriteria :

.1)  Mental ideologi

.2)  Prestasi

.3)  Kepemimpinan

.4)  Kemampuan berdiri sendiri

.5)  Kemampuan pengembangan diri

.6)  Melalui proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan perkumpulan.

Pasal 22

Hak Anggota

  1. Memperoleh perlakuan yang sama dari perkumpulan profesional Indonesia Intelligence

     Agency (IIA), dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

2)  Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.

3)  Memilih dan dipilih sebagai pengurus sesuai ketentuan mengenai syarat dan kewajiban.

4)  Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan sebagai kader.

5)  Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan perkumpulan

6)  Dalam hal hak politik, seluruh personil perkumpulan professional dalam keadaan bebas untuk

      menentu kan aspirasi politiknya melalui partai politik yang sah, tanpa melibatkan

      perkumpulan professional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

7)  Dalam hal hak kebebasan beragama, seluruh personil perkumpulan professional dalam

      keadaan bebas untuk memilih keyakinan agamanya, tanpa melibatkan perkumpulan

      professional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

Pasal 23
Kewajiban Anggota

1)  Memperjuangkan asas perkumpulan profesional, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

2)  Tunduk kepada AD/ART serta peraturan-peraturan perkumpulan profesional Indonesia

     Intelligence Agency (IIA).

3)  Menghadiri musyawarah dan atau rapat perkumpulan profesional.

4)  Mentaati dan melaksanakan keputusan dari proses musyawarah dan atau rapat perkumpulan.

5)  Membantu Dewan Pengurus dalam melaksanakan managemen perkumpulan profesional

6)  Menjaga dan memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota

7)  Ikut dalam setiap usaha-usaha dan kegiatan yang dilaksanakan perkumpulan

      profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

8) Mencegah usaha dan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan perkumpulan profesional

9

Pasal 24

Status Keanggotaan

1)  Dewan Pendiri perkumpulan profesional, merupakan anggota tetap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I), adalah orang-orang yang dalam Akta Notaris pendirian perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) dinyatakan sebagai pendiri. Dewan Pendiri tidak dapat digantikan.

2)  Dewan Pengurus perkumpulan profesional, merupakan anggota tetap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Agency (IIA), adalah anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) yang mendapat tugas dan tanggungjawab menjalankan manajemen perkumpulan profesional. Dewan Pengurus bekerja di bawah pengawasan Dewan Pendiri.

3)  Anggota Tetap, adalah anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) yang perduli dan berjuang secara aktif, dalam mendukung perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

4)  Anggota Biasa, adalah orang-orang yang simpati dan mendukung secara positif perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) serta menyatakan diri sebagai anggota.

5)  Anggota Luar Biasa, adalah pihak (orang perorangan atau suatu lembaga) yang mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I), dan diminta menjadi anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I).

6)  Anggota Kehormatan, adalah orang-orang yang karena jabatannya, dan atau pengaruhnya, dan atau peranannya dalam masyarakat, diminta dan atau dinyatakan sebagai anggota, oleh perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I). Anggota kehormatan bisa juga merangkap sebagai duta perkumpulan.

Pasal 25

 Pemberhentian Anggota

1)  Anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) berhenti karena:

a.Meninggal dunia

b.Atas permintaan sendiri

c.Diberhentikan

2)  Anggota profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) diberhentikan karena:

      a. Meninggal dunia,

      b. Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam perkumpulan profesional hilang, dan

      c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

3) Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan perkumpulan profesional.

10

BAB V
HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN ORGANISASI LAIN

Pasal 26

Kerjasama kegiatan dan Usaha

1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I) dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan.

2)  Kerjasama kegiatan maupun usaha, harus di dahului dengan penandatanganan MOU (Memory of Understanding)

3)  Disamping MOU (Memory of Understanding) harus dibuatkan Rencana Pelaksanaan Program (Renproja) sebagai pedomanan untuk tahapan kegiatan.

4)  Untuk kelancaran kegiatan maupun usaha perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Institute (I.I.I), baik secara mandiri ataupun dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta, dapat dibentuk suatu lembaga adhoc sebagai pelaksana khusus.

BAB VI
PERIHAL ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pasal 27
Perubahan Dan Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART)

.1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu disempurnakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar (AD) dan Akta Notaris perkumpulan profesional.

.2)  Penyempurnaan dilakukan sesuai dengan perkembangan perkumpulan profesional, perkembangan struktur, perkembangan operasional, dan hal-hal lainnya yang berdampak terhadap kondisi administrasi dan operasional perkumpulan profesional.

.3)  Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat dilakukan oleh pengurus perkumpulan profesional dengan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Akta Notaris perkumpulan profesional.

.4)  Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat di lakukan setelah operasional selama satu tahun, dan di dukung dengan hasil analisis dan evaluasi.

.5)  Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang.

11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Penutup

.1)  Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini, diatur dalam lembar tersendiri sebagai addendum yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

.2)  Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan perkumpulan profesional oleh dewan pimpinan pusat. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2018 Indonesia Intelligence Institute (I.I.I)

Dewan Pendiri

Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.

Brigadir jenderal Polisi (P)Drs. Budhi Suprayitno.S.H .

Dr (C) F. Fadillah.

Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

Budiman.,S.E.,S.H.,M.M

Bagikan berita ini untuk teman kamuShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply